WALIKOTA SUBULUSSALAM BUKA MUSRENBANG TINGKAT KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM BUKA MUSRENBANG TINGKAT KOTA SUBULUSSALAM

Kamis (23/3) Pemerintah Kota Subulussalam melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenang) RKPK Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan di Aula Hermes One Hotel Subulusslaam. Delegasi DPRK Kota Subulussalam, SKPK, Kecamatan mengikuti Musrenbang RKPK Tingkat Kota Subulussalam yang dibuka langsung oleh Walikota Subulussalam. Wakil Walikota Subulussalam Drs. Salmaza, Wakil Ketua DPRK Subulussalam Hj. Mariani Harahap, Fajri Munthe dan anggota DPRK lainnya, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Damhuri, SP.MM, Perwakilan Kodim, Perwakilan Polres, Perwakilan Kejaksaan, Para Asisten dan staf ahli turut hadir.

Zulkfli, S. STP. M. Sc Kepala Bappeda Kota Subulussalam katakan, Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah kita lakukan dari tingkat yang paling bawah sejak tanggal 7 Maret 2017. Kegiatan Musrenbang yang kita laksanakan ini sesuai petunjuk dan mekanisme yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Ditambahkannya bahwa kegiatan Musrenbang di Tahun 2017 ini telah menerapkan sistem elektronik atau e-planning. Tujuan dari penerapan e-elektronik adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana dalam visi misi Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Sistem ini nantinya akan terhubung dengan sistem anggaran, sistem e-monev dan pelaporan, ungkap Zulkifli.

Syuhadi, SE. M. Si sebagai perwakilan Bappeda Aceh membacakan amanat Kepala Bappeda Aceh. Menurutnya bahwa Musrenbang merupakan bagian perencanaan untuk singkronisasi pembangunan antar daerah dan pusat. Mekanisme Musrenbang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010. Beberapa Permasalahan dan Tantangan Provinsi Aceh yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017, diantaranya ; pertama. belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kedua. masih tingginya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, ketiga. masih lemahnya organisasi, tata laksana dan SDM aparatur, keempat. pelaksanaan nilai-nilai dinul islam di Aceh yang belum maksimal, kelima. masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh, keenam. masih tingginya tingkat penganggguran terbuka, ketujuh. keterlibatan peran swasta dalam pembanguann Aceh masih rendah, kedelapan. sektor koperasi dan UKM belum berkembang dengan baik, kesembilan. rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, kesepuluh. pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah, kesebelas. kualitas lingkungn hidup dan penanggulangan bencana masih rendah, kedua belas. penanganan paska konflik yang terisolasi dari pembangunan reguler, ketiga belas. pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak masih rendah, keempat belas. perencanaan penganggaran belum responsif gender dan belum berbasis pada pemenuhan hak anak.

Sementara sepuluh isu strategis dalam pembangunan Aceh meliputi , pertama. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal, kedua. pelaksanaan nilai-nilai dinul islam, sosial, adat dan budaya belum optimal, ketiga. ketahanan pangan belum mantap dan nilai tambah produk pertanian masih rendah, keempat. tingkat kemiskinan tinggi, kelima. pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah belum terintegrasi, keenam. mutu pendidikan masih rendah, ketujuh. derajat kesehatan masyarakat masih rendah, kedelapan. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, kesembilan. Keberlanjutan perdamaian belum optimal, kesepuluh. kualitas lingkungan dan penanganan resiko bencana masih rendah. Dari semua itu isu strategis yang mendesak untuk dilaksanakan untuk prioritas pembangunan Aceh adalah, pertama. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, kedua. penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, ketiga. reformasi birokrasi, dinul islam adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian, keempat. peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produksi, kelima. . peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat , keenam. peningkatan investasi dan pemanfatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Walikota Subulussalam H. Merah Sakti menanggapi penyampaian Kepala Bappeda Aceh terkait peningkatan infrastruktur yang terintegrasi. Menurutnya, Pemerintah Kota Subulussalam telah mengajukan permohonan ke Provinsi Aceh secara berulang-ulang untuk pembukaan jalan Gelombang Kota Subulussalam dengan Muara Situlen Kabupaten Aceh Tenggara dan Kuala Kepeng Kota Subulussalam dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, namun hingga kini harapan yang kami dambakan belum juga terealisasi. Pembangunan yang telah, sedang dan akan kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk perbaikan hidup dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa didukung dan partisipasi masyarakat tentunya itu tidak ada artinya. Berbagai pembangunan telah kita selesaikan, pengaspalan jalan dibeberapa wilayah dan pelebaran jalan, pembangunan sarana pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain itu adalah untuk masyarakat Kota Subulussalam. Kalau ada isu yang dihembuskan oleh seseorang atau kelompok tertentu seakan-akan kepemimpinan kami telah melenceng dari terbentuknya Pemerintah Kota Subulussalam itu bohong dan pembodohan masyarakat. Apabila hingga kini Kodim dan Polres Kota Subulussalam belum terbentuk itu adalah kewenangan pusat. Kita telah berupaya untuk mewujudkan terbentuknya institusi tersebut melalui dukungan politik di DPR RI dan mendatangi petinggi di institusi tersebut.

Tambahnya, keterbatasan anggaran ini menjadi persoalan tersendiri dalam membuat perencanaan. Oleh karenanya dalam membuat perencanaan harus utamakan skala prioritas dan yang mendesak untuk ditangani segera. Makanya kita minta kepada SKPK jangan hanya pandai membelanjakan uang namun bagaimana bisa meningkatan pendapatan daerah . Dalam kesempatan itu ia juga meminta kepada seluruh Kepada Desa se-Kota Subulussalam untuk menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya. Silahkan kepada semua stakeholder untuk mengawasi dana desa tersebut. Diakhir arahannya ia juga menyampaikan hal yang telah menjadi bahan perbincangan baik di media sosial atau obrolan warung kopi tentang pribumi dan non pribumi atau isu seakan-akan Subulussalam dijajah pendatang. Isu yang dimunculkan oleh sekelompok orang menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018 itu tidak baik dalam proses demokrasi dan pembangunan yang sedang kita galakkan. Siapapun yang ingin mencalonkan diri dalam pesta demokrasi silahkan maju, namun jangan coba-coba untuk melakukan adu domba, fitnah dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang selama ini kita jaga dan kita tumbuh kembangkan. Mari kita jaga bersama-sama suasana Kota Subulussalam yang aman dan damai, tutur Walikota.

WALIKOTA SUBULUSSALAM BUKA MUSRENBANG TINGKAT KOTA SUBULUSSALAM

by. Subulussalamkota.go.id