Workshop "Pengembangan Alternatif Kebijakan Untuk Penataan Sistem Tenurial di Kota Subulussalam"

SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam melalui Bappeda Kota Subulussalam bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam dan Earthworm Foundation (EF) mengadakan workshop pada Selasa (30/11/2021) di Ruang Rapat Bappeda Kota Subulussalam.

Workshop ini mengambil tema Pengembangan Alternatif Kebijakan Untuk Penataan Sistem Tenurial di Kota Subulussalam.

Persoalan tenurial tidak hanya dihadapi oleh masyarakat sebagai individu, tetapi juga di lingkup desa dimana masih belum selesainya persoalan tata batas administratif desa. Persoalan tenurial ini sangat penting karena dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Di samping itu keamanan dan kenyamanan dalam penguasaan lahan dari petani (masyarakat) menjadi menurun.

Tujuan kegiatan Workshop ini antara lain :

1. Overview sistem tenurial di Kota Subulussalam sebagai sebab akibat munculnya konflik lahan.
2. Potensial mekanisme/Kebijakan yang mendukung penertiban penguasaan atau ijin penggunaan lahan.
3. Membuat Draf Desain “Roadmap penerbitan/penertiban ijin penguasaan/penggunaan lahan bagi petani/masyarakat.

Workshop ini merupakan tahap inisiasi awal untuk membangun Roadmap (Peta jalan), jadi metodenya masih berupa brainstorming untuk meng-elaborasi pengalaman dan pemahaman terkait bagaimana proses menyusun roadmap yang akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi.

Fokus maka topik dalam diskusi kali ini dibatasi pada :

1. Identifikasi kebijakan yang mendukung atau berkaitan dengan masalah penguasaan lahan
2. Identifikasi Program atau proyek yang sedang berjalan yang terkait dengan masalah penguasaan lahan
3. Identifikasi peluang-peluang lain yang bisa mendukung atau dilibatkan dalam penyelesaian masalah penguasaan lahan, misalnya perusahaan, NGO dll
4. Membuat draf desain Roadmap
5. RTL - Wrap Up

Pelaksanaan workshop ini diawali dengan presentasi hasil Pemetaan Partisipatif (PM) dan Studi Tenurial (LTS) di beberapa desa di Kecamatan Sultan Daulat. Hasil dari workshop ini antara lain strategi dan metode Pemetaan Partisipatif dan Studi Tenurial akan di adopsi untuk 76 desa dengan menggunakan dana Desa. Pendampingan dan Asistensi pelaksanaannya akan dilakukan secara kolaborasi antara BPN, Bapeda, Dinas Pertanahan, BPS dan EF. Untuk draf Roadmap alternatif kebijakan Tenurial akan dibahas oleh tim kecil terlebih dahulu.

Peserta workshop dan Training terdiri dari Asisten I, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Pertanahan, Bappeda, BPN, BPS, KPH VI dan Earthworm Foundation (EF). (mi)